Tanah Abang: Inkonsistensi dan ‘Kudeta’ Sandiaga Uno Atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Diposting pada



Beritaterheboh.com – Penataan Tanah Abang sepertinya menjadi cikal-bakal ‘pasir hisap’ bagi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam memimpin DKI Jakarta.



Kawasan itu pula yang kemudian menyeret keduanya dalam masalah bak gerbong panjang kereta.



Sampai akhirnya, Tanah Abang pula yang melahirkan kabar tak sedap dari balik pintu Balai Kota tentang keretakan keduanya.





Sebab, Tanah Abang pula yang kerap membuat baik Anies maupun Sandi, entah sengaja atau tidak, bersilang pendapat.



Keduanya juga dinilai sejumlah kalangan menjadi inkonsistensi. Semisal penutupan jalan yang awalnya bersikukuh, tapi akhirnya berbalik.



Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah menyebut ada kemungkinan benar keduanya ‘pecah kongsi’.



Tanah Abang dinilai tambah semrawut dan macer. Dirlantas Polda Metro Jaya sarankan dikaji ulang. Foto via Jawa Pos



Trubus menilai, ada kesan bahwa Anies dan Sandi tarik-menarik kepentingan pribadi yang saling bertolak belakang satu sama lain.



“Kelihatannya ada tarik menarik antara Pak Anies dan Pak Sandi,” ujarnya kepada JawaPos.com.



Keduanya juga kerap tak sejalan terkait kebijakan Tanah Abang yang sebelumnya sudah pernah ditata oleh Joko Widodo saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

‘Salah satu contoh lain yang dikemukakan Trubus adalah menyoal keberadaan pedangang kaki lima di kawasan Tanah Abang.

Trubus menilai, pernyataan Sandiaga menyebut banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang adalah sesuatu yang bagus.

Pasalnya, Sandi secara tidak langsung mengakui ketidakmampuan Pemprov DKI dalam menata pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara itu.

“Pak Sandiaga kan bilang malah bagus Tanah Abang rame sehingga mal-mal sepi,”

“Nah ini kan beliau menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan dalam menangani penataan,” ungkapnya.

Namun, di sisi lain, Anies justru mengabaikan kritik dan masukan dari berbagai pihak soal Tanah Abang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Malahan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyepelekan rekomendasi lembaga resmi seperti Ombudsman.

“Gubernur seperti menyepelekan rekomendasi dari kepolisian, Ombudsman, dan gugatan oleh Jack Lapian, apalagi keberatan masyarakat sudah tidak dihiraukan,” katanya.

Nah, berdasar hal tersebut, Trubus menilai Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah tak lagi solid.

Hal itu tampak dengan Sandi yang lebih menonjol dan dominan dalam pengambilan segala keputusan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Di sisi lain, Anies lebih enjoy melancong ke luar negeri untuk membangun citranya sendiri daripada mengurus Jakarta.

“Gubernur dan Wakil Gubernur tidak solid, pecah kongsi,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, posisi gubernur sejatinya sudah tidak lagi di tangan Anies.

Melainkan sudah ‘dikudeta’ oleh Sandi yang ‘overlaping’ dan tak bisa dicegah Anies.

“Jadi the real gubernur sekarang ada di Sandi, bukan di Anies,” paparnya.

Sebaliknya, langkah Anies yang melancong ke luar negeri sama sekali tidak membawa dampak positif bagi DKI Jakarta.

Padahal biaya pelesiran Anies menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya tak bisa dibilang sedikit.

“Belum selesai ini dia (Anies) sudah lari lagi ke Amerika. Jadi akhirnya program pembangunan enggak jalan. Pelayanan publiknya bagaimana?,” cetusnya.

Akibatnya, Tanah Abang yang sebelumnya sudah cukup tertata, kini kembali ‘amburadul’.

“Tanah Abang kan sampai sekarang tidak terselesaikan,” sambung Trubus.

Anies sendiri bersikukuh tetap pada pendiriannya untuk menutup Jalan Jatibaru.

“Dia mencueki rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Ombudsman. Dicueki semua,” kata dia.

Di sisi lain, Sandi justru menyatakan berjanji akan membuka kembali Jalan Jatibaru.

“Sandi selalu mengatakan nanti bulan depan mau dibuka atau nanti dibuka nunggu sky bridge,” jelasnya.

Menurut Trubus sampai sekarang belum ada pembangunan fisik dari sky bridge Tanah Abang.

Sementara, untuk membangun sky bridge, butuh dana setidaknya Rp 50 miliar.

Begitu juga dengan kebijakan DP Nol Rupiah, soal reklamasi teluk Jakarta, kebijakan mengenai naturalisasi sungai, penanganan banjir, transportasi dinilai keduanya saling bertentangan.

Belum lagi pernyataan Sandi yang berkali-kali mengatakan rela ditinggal Anies maju cawapres di Pilpres 2019.

“Ini mengindikasikan mereka tidak solid, sudah pecah kongsi,” pungkasnya.(pojoksatu.id)

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *